Tak Ada Kudeta Di Thailand

BANGKOK - Perdana Menteri (PM) Thailand Samak Sundaravej kemarin meyakinkan rakyatnya bahwa militer tidak akan melakukan kudeta. Pernyataan ini membantah adanya isu bahwa militer akan menggelar kudeta dalam waktu dekat untuk menggulingkan dirinya.

Isu kuat yang berkembang saat ini mengatakan, militer akan menggelar kudeta saat PM Samak bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) akhir bulan ini. Kekhawatiran pendukung Samak memuncak karena mantan PM Thaksin Shinawatra juga dikudeta saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York pada 2006 lalu. Samak menjamin sejarah kelam itu tidak akan terulang pada pemerintahannya.

"Saya akan menyampaikan pidato saya dalam sidang PBB. Saya tidak percaya kejadian yang tidak kita inginkan akan terjadi sama seperti saat Thaksin berpidato di sana," ungkapnya pada salah satu acara televisi mingguan. "Militer tidak akan melakukan kudeta. Mereka sadar komunitas internasional tidak akan menoleransi sebuah kudeta," tuturnya. Demokrasi di Thailand memang rapuh karena militer pernah mengudeta pemerintahan sipil sebanyak 18 kali sejak negara itu menjadi monarki konstitusional pada 1932.

Samak juga telah mendapatkan dukungan dari militer atas pemerintahannya. "Saya telah bertemu dengan para pemimpin militer dan mereka menyatakan tidak akan melakukan kudeta," ujarnya. Samak mengatakan bahwa dirinya harus menghadiri sidang Majelis Umum PBB untuk menginformasikan kepada masyarakat dunia bahwa kekacauan politik di Bangkok saat ini disebabkan pendudukan gedung kantor kabinet. Para demonstran antipemerintah dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) menduduki gedung kantor kabinet itu pada 26 Agustus dan meminta Samak beserta kabinetnya mengundurkan diri tanpa syarat.

"Setelah saya mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat, saya berpikir bahwa semua orang akan ketakutan dan membubarkan demonstrasi. Namun, tak seorang pun yang peduli. Mereka benar-benar telah mengabaikan hukum," ujarnya. Dia juga mengungkapkan tidak akan tunduk kepada para pengunjuk rasa. "Ingat, saya tidak akan tunduk kepada mereka," tegasnya. Deklarasi darurat militer sebenarnya memberikan kekuasaan penuh kepada militer untuk menggunakan kekuatannya guna membubarkan aksi demonstrasi. Sayangnya, militer menolak untuk membubarkan para pengunjuk rasa di kantor pemerintah Thailand.

Hal itu menunjukkan adanya kerenggangan antara Samak dan para petinggi militer. "Spekulasi mengenai militer yang membelot dari perintah saya adalah kebodohan dan tak berdasar," ujar Samak. "Mereka (militer) tetap berada di samping saya dan mendukung pendekatan yang bijak tanpa mengguna-kan kekuatan bersenjata untuk menghadapi para pengunjuk rasa yang menguasai kantor pemerintah," katanya.

Sementara itu, Samak tidak akan menghadiri sidang pengadilan banding di Bangkok yang menetapkan putusannya atas kasus pencemaran nama baik. Samak menyatakan dirinya telah mengirim surat kepada pengadilan dan mengatakan tidak bisa menghadiri sidang itu karena harus menghadiri pertemuan badan dunia tersebut. Panglima Militer Thailand Jenderal Boonsrang Niumpradit menjamin militer tidak akan menggelar kudeta.

Dia mengatakan, kudeta hanya berdampak buruk dengan banyak konsekuensi dan tidak ada seorang pun yang menyetujuinya. "Kita sedang mendiskusikan bagaimana cara membantu negeri ini,"ungkapnya kepada harian Matichon. Setelah bertemu dengan para pemimpin berbagai angkatan, dia menyatakan, saatnya tidak tepat bagi militer untuk meminta Samak mengundurkan diri.